Pengurusan Legalitas Pendirian Yayasan Terpercaya
Area Foto (Ganti Atau Tambahkan)
Contoh: <img src="/images/pendirian-yayasan.jpg" alt="Pendirian Yayasan"/>
Apa Itu Badan Hukum Yayasan?
Yayasan merupakan wujud badan hukum privat yang tidak memiliki anggota pemegang porsi/saham dan ditujukan sepenuhnya demi mengejar tercapainya hal ihwal sosial, spiritual/keagamaan, maupun misi-misi humanisme, alih-alih mengejar keuntungan bisnis semata.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 (yang diperbarui via UU No. 28 Tahun 2004) mengatur ketat status Yayasan di Indonesia, menetapkan bahwa aliran donasi, hibah properti, dan zakat/infak harus terlindungi statusnya secara utuh serta tidak boleh dibagikan kepada Pembina, Pengurus, maupun Pengawas secara personal sebagai pembagian laba.
Mengapa Legalitas Organisasi Non-Profit Sangat Menentukan?
- Menaikkan Trust (Kepercayaan Publik) agar mau meyalurkan CSR dan donatur tetap.
- Dapat memiliki hak eksklusif membukan Rekening Giro di layanan perbankan khusus.
- Terlindung dari regulasi penertiban instansi kepolisian terkait organisasi tidak jelas / ilegal.
- Sistem akuntabilitas internal yang disiplin dengan pembedaan tegas antara pendiri dan aset kelolaan.
- Syarat primer agar dapat membentuk institusi pendidikan resmi (sekolah/kampus) atau lembaga rumah sakit.
- Berpotensi mendapatkan pengurangan / pembebasan pajak spesifik.
Daftar Dokumen Penunjang Persyaratan
Aspek Identitas Pribadi:
- Scan e-KTP dan NPWP dari Pembina Yayasan (Bisa perseorangan/badan hukum)
- Scan e-KTP dan NPWP dari susunan: Ketua, Sekretaris, Bendahara (Badan Pengurus)
- Scan e-KTP dan NPWP dari tim Pengawas mutlak diadakan
Aspek Material:
- Nama cadangan Yayasan (Harus ada kata ‘Yayasan’ & Hindari kesamaan nama yang dilindungi)
- Bukti pemisahan kekayaan pendiri (Rp 10 Juta hingga Rp 20 Juta disesuaikan daerah domisili)
- Pernyataan domisili di mana alamat letaknya aktivitas badan berada
Alur Proses Sertifikasi Lulus Kemenkumham
1. Pesan Nama dan Cek Database Nasional
Kami mewakili notaris mengajukan draft usulan yang masuk radar pengecekan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU).
2. Pembacaan Akta Notaris Otentik
Para Pembina, Pengawasan, dan Pengurus harian kumpul berbarengan menyetujui detail AD/ART organ Yayasan.
3. Turunnya SK Pengesahan dan NPWP
Status organisasi Anda dinyatakan diakui secara legal ditandai Surat Keputusan Menteri (SK Pengesahan). Disertai pemberian Nomor Pokok Pajak untuk instansi (NPWP Yayasan Baru).
FAQ: Pembuatan Badan Yayasan
Bolehkah saya menggaji diriku sendiri jika saya menjadi pengurus?
Sesuai aturan Yayasan terbaru, orang yang ditunjuk menjadi anggota badan pengurus asalkan "tidak berafiliasi maupun identik secara kekerabatan/menikah dengan badan pembina yayasan" dapat menerima tunjangan / gaji layaknya tenaga profesional.
Berapa jumlah minimum orang untuk mendirikan lembaga ini?
Umumnya, satu instansi dibutuhkan minimal figur untuk mengisi kuota: (1) Pembina, (1) Pengawas, serta (1) jajaran Pengurus (mencakup ketua sekretaris bendahara).
Gerakkan Dampak Nyata Anda dengan Rasa Aman.
Tim Notariat kami merupakan spesialis dalam penanganan pendaftaran lembaga perhimpunan masyarakat.
Hubungi Konsultan Biro Sosial Kami